Pemprov Jabar pada tahun 2015 luncurkan anggaran sebesar 611 Milyar Rupiah untuk program sanitasi komunal di 510 desa atau 1020 titik di Jawa Barat. ** Beasiswa untuk Pemuda, Atlit, Guru dan Medis (PAGM) diluncurkan Pemprov Jabar sebesar 64,5 Milyar Rupiah pada tahun 2015. ** BPJS dan bantuan kesehatan untuk rakyat miskin diluncurkan pemprov Jabar sebesar 352,4 Milyar Rupiah pada tahun 2015. ** Bantuan keuangan untuk 5321 desa sebesar 612,6 Milyar Rupiah diluncurkan Pemprov Jabar tahun 2015. ** Pemprov Jabar akan membangun 1839 ruang kelas baru (RKB) untuk sekolah swasta SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dengan alokasi anggaran 165,5 Milyar Rupiah pada tahun 2015. ** 750 kobong bagi pesantren akan dibangun oleh Pemprov Jabar pada tahun 2015 dengan anggaran 75 Milyar Rupiah. ** Pemprov Jabar akan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di perdesaan 12.500 rumah (125 Milyar Rupiah) dan di perkotaan 3.000 rumah (45 Milyar Rupiah) pada tahun 2015. ** Bantuan PMU (Pendidikan Menengah Universal) untuk 6.807.548 siswa SMA/SMK/MA dari Pemprov Jabar sebesar 586,8 Milyar Rupiah pada tahun 2015. ** Tahun 2015 Pemprov Jabar berikan bantuan sebesar 30 Milyar Rupiah kepada 100 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk pembangunan ruang kelas baru/ruang laboratorium.

RPJPN 2005 - 2025
RPJMN 2010 - 2014
RTRWP 2009 2029
RPJPD 2005 - 2025
RTRW NASIONAL
RKPD 2015
RPJMD 2013-2018
RKP TAHUN 2015

Pengantar Kerja Pimpinan


BAPPEDA JABAR HARUS BERSTANDAR

13 April 2015

Bappeda Jabar berstandar sudah berlangsung sejak tahun 2008; yang kemudian diraihnya sertifikat ISO 9001:2008 yang terus membaik hingga hari ini. Konsekuensi telah berstandar ISO 9001:2008 maka kaidah-kaidah dasar ( 4 kaidah) ISO harus sudah berjalan secara otomatis dan dijiwai oleh setiap Pegawai Bappeda baik lama maupun baru. Adaptasi standar kerja di Bappeda, maka setiap staf baru Bappeda terlebih dahulu harus mengikuti masa “Orientasi bekerja standar” tidak terkecuali juga bagi pejabat struktural. Orientasi langsung dibina/dpandu oleh Kepala Bappeda atau Sekretaris Bappeda. Dengan ISO 9001:2008, kita semua diminta tertib substansi dan tertib administrasi serta bebas dari segala tekanan yang berdampak buruknya kualitas hasil pekerjaan. Dengan ISO 9001:2008, dapat memberi “feed back” bagi para pemeriksa untuk lebih baik; dan menuntut setiap pegawai bappeda untuk memiliki harga diri dan merasa tertanta ....Selengkapnya

Aktivitas Aktual


FGD Tren Angka Kemiskinan Di Jawa Barat 2007-2014

21 April 2015


Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang telah mendunia dan hingga kini masih menjadi isu sentral dibelahan bumi manapun. Selain bersifat laten dan aktual, kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang, tetapi dialami juga oleh negara maju seperti inggris dan AS. Bertempat di Ruang Rapat Pusdalisbang Jawa Barat (20/4), FGD Tren Angka Kemiskinan di Jawa Barat 2007-2014 digelar. Dengan narasumber Dr. Didiet Widiowati, M.Si., Viktor Pirmana, S.E., M.Si., DR. Enjang, AS, M.Si., Judiharto Trisnadi, S.ST., dan A. Tamami dari Yayasan Bahtera Bandung. Peserta yang hadir meliputi OPD ter ....Selengkapnya

Aktifitas Perencana


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 20 maret Tahun 2013 melakukan Rapat koordinasi Jabatan Fungsional Perencana. Acara ini dilaksanakan Ruang rapat Sohoed Warnaen Bappeda Provinsi Jawa Barat, membahas mengenai Konsep dan Implemetasi Aparatur Sipil negara, Revitalisasi peran dan fungsi Jabatan Fungsional perencana, sinergitas pengembangan Jabatan Fungsional perencana mengenai tugas, pokok dan fungsi serta kelembagaanya, serta membahasa mengenai alokasi formasi Selengkapnya..

Hasil Hasil Penelitian


Majalah Warta Bappeda


WARTA JULI - SEPTEMBER 2014

15 Desember 2014

Pecinta Warta Bappeda yang budiman, pada pertengahan tahun 2014 fokus perhatian kita tertuju pada agenda besar pembangunan masyarakat Indonesia umumnya dan Jawa Barat khususnya dalam bidang politik dan pemerintahan melalui penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan para wakil rakyat mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD serta pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara lansung adalah perwujudan proses demokrasi dan hak dasar politik rakyat untuk berpartisifasi dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. peristiwa pemilu tersebut bisa dimaknai sebagai proses pendidikan politik bagi rakyat secara lebih luas, dimana rakyat dituntut un Selengkapnya..